img
img

Pidana Korupsi

Keadilan Restoratif, Tepatkah untuk Koruptor?

Wacana penerapan keadilan restoratif melalui pengembalian seluruh hasil korupsi beserta keuntungan yang diperoleh dengan jumlah yang dilipatgandakan akan menimbulkan suatu kekhawatiran. Mengapa demikian ? 

Oleh

HUMPHREY DJEMAT

4 Januari 2023 04:30 WIB · 7 menit baca

Ilustrasi

 

 

HERYUNANTO

Ilustrasi

Dr Johanis Tanak, mantan jaksa yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Lili Pintauli Siregar menjadi Wakil Ketua KPK 2019-2023, saat seleksi di DPR mengusulkan penerapan keadilan restoratif bagi pelaku korupsi.

Caranya, menurut Johanis, dengan pengembalian uang dengan jumlah dua atau tiga kali lipat dari nilai yang dikorupsi. Dengan adanya pengembalian itu, pelaku tidak perlu diproses hukum. Ditambahkan, usulan ini nantinya harus dituangkan dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.

Usulan itu juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 8 UU No 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pasal 3 Peraturan BPK No 2/2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang pada pokoknya apabila BPK menemukan kerugian keuangan negara dan temuan itu dikembalikan dalam tempo 60 hari, proses tindak pidana tidak dilakukan.

Selama ini keadilan restoratif (restorative justice) dikenal sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak-pihak lain untuk mencari penyelesaian secara adil, yaitu adanya pemulihan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu peristiwa pidana.

Dengan adanya pengembalian itu, pelaku tidak perlu diproses hukum.

Keadilan restoratif di Indonesia telah diterapkan oleh Kepolisian Negara RI (Polri) melalui Peraturan Kepala Polri (Perkap) No 6/2019 yang kemudian diperluas dan diatur secara khusus melalui Perkap No 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap ini memuat ketentuan tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan melalui penyelesaian keadilan restoratif.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) No 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui perja ini dimungkinkan penghentian penuntutan untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Syaratnya, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tak lebih dari 5 tahun, dan barang bukti atau nilai kerugian tak lebih dari Rp 2,5 juta.

Respons masyarakat terhadap pendekatan keadilan restoratif juga positif. Terbukti, berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas, 83 persen masyarakat setuju dengan penegak hukum yang lebih mengedepankan mediasi dan kesepakatan damai dalam penyelesaian kasus pidana ringan (Kompas, 14/2/2022).

Namun, bagaimana halnya jika keadilan restoratif diterapkan untuk kasus korupsi?

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/uxdOH8ZRmY7BLUIM45uSkO2TkhE=/1024x2442/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F02%2F13%2Fac548b01-52fc-4847-8a68-9aa57e1d6a65_jpg.jpg

 

 

Infografik Dukungan Publik untuk Keadilan Restoratif

Tidak mudah diterapkan di Indonesia

Meski secara yuridis pembuat UU dapat menyusun berbagai ketentuan penerapan keadilan restoratif dalam berbagai kasus tindak pidana, secara teoretis wacana keadilan restoratif tidak dapat diterapkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime), khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang kemudian diubah menjadi UU No 20/2001, korupsi secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan yang terjadi secara sistematik dan meluas yang akibatnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Wacana penerapan keadilan restoratif melalui pengembalian seluruh hasil korupsi beserta keuntungan yang diperoleh dengan jumlah yang dilipatgandakan akan menimbulkan suatu kekhawatiran. Mengapa? Sebab, akan lahir stigma publik bahwa Indonesia menghalalkan praktik korupsi.

Sebab, akan lahir stigma publik bahwa Indonesia menghalalkan praktik korupsi.

Selain itu, hal ini juga dikhawatirkan akan mendorong terjadi perhitungan ekonomis atau hitung-hitungan secara matematis ketika seseorang berniat melakukan praktik korupsi. Belum lagi jika ternyata nilai kerugian negara dan keuntungan yang didapatkan si pelaku korupsi diperoleh secara tidak akurat.

Perlu diingat pula bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan timbulnya kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh si pelaku atas perbuatan korupnya, tetapi juga terdapat pihak-pihak lain yang telah diuntungkan. Selain itu, terdapat juga dampak kerugian dan luka yang dirasakan oleh masyarakat luas yang menjadi pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Walaupun ada pengembalian seluruh hasil korupsi beserta keuntungan oleh si pelaku korupsi dengan jumlah yang dilipatgandakan, pengembalian itu hanya menghapuskan kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh si pelaku.

Pengembalian itu tak menghapus perbuatan melawan hukum si pelaku korupsi dan keuntungan yang diperoleh pihak-pihak lain atas perbuatan si pelaku korupsi atau menghapus ”luka” masyarakat akibat korupsi. Misalnya, dampak dari korupsi di proyek Hambalang menyebabkan pembangunan fasilitas olahraga tidak bisa digunakan dan dinikmati masyarakat sama sekali hingga kini.